Perlu Kerjasama Banyak Pihak Wujudkan DOB

07-02-2018 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria (F-Gerindra)/Foto:Arief/Iw

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyatakan sepakat pentingnya daerah otonom baru untuk mampu meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Hal tersebut  diungkapkan saat menerima Audiensi DPRD Maluku, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (07/2/2018).

 

“Kita semua sepakat pentingnya daerah otonom baru dan pentingnya pemangkasan wilayah,” ungkap Riza Patria, Rabu (07/2/2018).

 

Politisi Gerindra ini pun menjelaskan bahwa pihaknya di Komisi II tengah menyusun UU tentang Provinsi  Kepulauan, ia pun berharap pemerintah dapat menyetujuinya. Karena akan percuma jika DPR mendorong UU tapi tidak disetujui pemerintah.

 

“Kami di DPR sedang menyusun RUU tentang Provinsi Kepulauan. Sengaja UU ini diusulkan, mudah-mudahan pemerintah setuju. Kadang apa yang disetujui DPR, tidak disetujui pemerintah,” ungkapnya.

 

Riza Patri pun mendorong kepada DPRD Maluku untuk juga turut aktif dalam meyakinkan pemerintah terkait rencana DOB ini, karena Komisi II tidak bisa bekerja sendirian, tetapi butuh sinergitas yang baik antara pemerintah dan DPR.

 

“Itu sebabnya, bapak-bapak DPRD ini perlu bantu kami untuk meyakinkan pemerintah atau kementerian terkait. Agar aspirasi bapak-bapak bisa direpson baik dan cepat oleh pemerintah. Supaya bisa memberikan dan mewujudkan harapan bersama tentang DOB ini,” tutupnya. (hs/sc)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...